IFPBA Bentuk Perwakilan di Korea Selatan

International Federation of Procurement Bar Association (IFPBA) adalah organisasi payung (umbrella organization) yang menjadi tempat bernaungnya Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum Pengadaan yang berasal dari berbagai negara di dunia. Keberadaan IFPBA dapat menjadi wadah peningkatan kapasitas dan kerjasama yang lebih luas lagi baik diantara sesama Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum Pengadaan maupun antara Organisasi Advokat/Pengacara Pengadaan dengan berbagai lembaga internasional lainnya.

Sabela Gayo, Ph.D selaku Presiden IFPBA secara resmi telah mengangkat Adv. SAUDARANTA TARIGAN sebagai Kepala Perwakilan IFPBA Korea Selatan yang ditandai dengan diserahkannya Surat Mandat IFPBA Korea Selatan kepada Adv. SAUDARANTA TARIGAN pada hari Minggu, 12 Januari 2020 di Yello Hotel, Jakarta. Dengan telah diserahkannya Surat Mandat tersebut maka berarti IFPBA sudah memiliki perwakilan resmi di Korea Selatan. Dan diharapkan beberapa program kerjasama IFPBA dan/atau anggota IFPBA tentang Pengadaan Barang/Jasa antara Indonesia dan Republik Korea dapat semakin intensif dilaksanakan pada masa yang akan datang.

IFPBA sebagai satu – satunya Organisasi Payung (Umbrella Organization) Advokat Pengadaan di level internasional akan terus menggencarkan kampanya di level Internasional mengenai keberadaan profesi Hukum Advokat Pengadaan. IFPBA juga beberapa waktu yang lalu telah menetapkan rencana strategis untuk membentuk sejumlah Perwakilan Resmi di beberapa wilayah regional lainnya yaitu:

1. IFPBA Asia Tenggara
2. IFPBA Asia Pasifik
3. IFPBA Timur Tengah
4. IFPBA Asia dan Oseania
5. IFPBA Eropa
6. IFPBA Amerika Utara dan Kanada
7. IFPBA Amerika Latin

Ketujuh Perwakilan IFPBA tersebut diharapkan dapat terbentuk dalam waktu 2 (dua) tahun ke depan sehingga dapat mendorong terlaksananya berbagai program kerja IFPBA ke berbagai negara lainnya di seluruh dunia.

IFPBA akan mendorong anggota – anggotanya yang berada di masing – masing negara di berbagai belahan dunia untuk mengkampanyekan International Procurement Best Practices seperti; ISO 20400 on Sustainable Procurement, WTO Government Procurement Agreement dan UNCITRAL Model Law on Public Procurement. Beberapa best practices tersebut dapat dijadikan panduan/pedoman oleh masing – masing anggota federasi dalam mendorong masing – masing pemerintahan untuk mengaksesi best practices tersebut dalam rangka mendukung terwujudnya sistem Pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel dan berintegritas.